MINGGU , 21 OKTOBER 2018

Wujudkan Netralitas ASN, Pemkot Parepare Gandeng KASN Gelar Ini

Reporter:

Editor:

Niar

Rabu , 07 Maret 2018 14:36
Wujudkan Netralitas ASN, Pemkot Parepare Gandeng KASN Gelar Ini

int

PAREPARE, RAKSUL.COM- Dalam rangka mewujudkan netralitas dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare menggandeng Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menggelar sosialisasi Netralitas ASN di lingkup Pemkot Parepare.

Sosialiasi yang digelar di ruang pola kantor Wali Kota Parepare ini dihadiri sekitar 300 orang perwakilan dari Kepala SKPD, Camat, Lurah, Kepala Bidang, Rabu, (06/3/2018).

Ketua Panitia Ramli, S.STP mengatakan, sosialisasi tersebut digelar untuk menyikapi banyaknya laporan kasus pelanggaran netralitas ASN yang dilaporkan oleh Panwaslu sehingga dilakukan pengawasan dan pembinaan asas netralitas melalui sosialisasi netralitas ASN.

“Tentunya kita tidak ingin aparatur kita diberikan sanksi terkait adanya pelanggaran ASN terkait pemilukada di Kota Parepare,” jelas Ramli.

Sementara, Wali Kota Parepare yang diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Iwan Asaad mengimbau seluruh ASN pada pilkada 2018 ini harus bersikap netral dan tetap menjalankan tugas ASN sebagaimana fungsinya.

“Apakah antara ASN harus pecah hanya karena persoalan pilkada. Marilah kita jadikan momentum hari ini dijadikan solusi yang baik agar ASN tetap berada pada garis yang netral,” ungkapnya.

Melalui sosialisasi tersebut Iwan Asaad juga mengharapkan kepada seluruh ASN yang mengikuti sosialisasi untuk mengetahui aturan aturan yang tidak boleh dilanggar selaku ASN.

“Ini merupakan momentum yang sangat baik, dan ini adalah ruang yang tepat agar nantinya tidak ada lagi ASN yang tidak tau mengenai netralitas ASN,” tegas Iwan.

Sosialisasi yang menghadirkan pemateri langsung dari KASN Dra. Nurhasni, M.A yang menjabat sebagai Asisten Bidang Pengaduan dan Penyelidikan Komisi Aparatur Sipil Negara menyampaikan sosialisasi yang dilakukan Ini merupakan kegiatan road show yang didasari atas laporan pengaduan dari panwaslu Kabupaten Kota yang ada di Indonesia.

Kehadiran KASN, dijelaskan Nurhasni untuk melakukan pengawasan netralitas ASN pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

“ASN harus berada pada jalur yang netral dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Siapapun orangnya kita harus memberikan. Pelayanan secara netral dan profesional. Ini adalah kepentingan ummat dan masyarakat karena, kita di tuntut untuk tetap berlaku netral dan professional,” jelas Nurhasni.

Mantan Lurah di Kota Parepare ini, menyampaikan aturan-aturan hukum yang mengikat ASN untuk berlaku netral yang tertuang di dalam Undang undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

Nurhasni juga bahkan menyampaikan mengenai sanksi yang akan diberikan kepada ASN yang terbukti terlibat tidak bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah.

“Dari laporan yang ada pada tahun 2018 ini, sudah ada 83 laporan yang masuk ke Komisi aparatur sipil Negara,” ungkapnya. (*)


div>