RABU , 12 DESEMBER 2018

Yugo Blak-Blakan Soal Ongkos Nyaleg

Reporter:

get_the_user_login

Editor:

Lukman

Minggu , 12 Agustus 2018 16:00
Yugo Blak-Blakan Soal Ongkos Nyaleg

Yusuf Gunco.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemilihan Calon Legislatif (Pileg) butuh biaya tinggi, memperkenalkan caleg ke masyarakat baik secara pribadi maupun lewat partai politik tentu saja butuh modal yang tidak sedikit. Bagi caleg yang pernah ikut dalam kontestasi pileg, tentu saja sudah mengetahuinya dan siap untuk merogoh kocek agar bisa terpilih sebagai wakil rakyat.

Besarnya biaya yang harus disiapkan seorang calon anggota legislatif diakui Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Partai Berkarya Kota Makassar, Yusuf Gunco.

Mantan anggota DPRD Kota Makassar dua periode dari Partai Golkar ini mengungkapkan, untuk bisa duduk di kursi DPRD Kabupatem/kota itu minimal harus menyiapkan uang sebanyak Rp300-Rp400 jutaan. “Iya, itu menghabiskan kurang lebih Rp300 sampai Rp400 juta setiap caleg. Nah itu uang hilang, uang itu hanya dipake untuk sosialisasi dan membeli alat peraga, terus biaya makan minum setiap pertemuan konstituen,” ungkapnya.

Hal itu berdasarkan pengalaman sendiri saat maju pada pemilihan anggota legislatif pada 2014 lalu. Sehingga kata dia, jika seorang caleg tak siap dari segi cost politik tersebut, maka bisa dipastikan akan sangat sulit bisa meraih perolehan suara sesuai targetnya.

“Jadi kalau setiap caleg ada uang 100 juta sampai 200 juta, berpikir-pikirlah kembali untuk maju jadi caleg. Karena cost politik seorang caleg itu sangat besar, apalagi jika kondisi daerah yang luas itu dan pendatang baru, maka tentu akan lebih membutuhkan biaya yang besar,” imbaunya.

“Tapi jika punya kemampuan anggaran dan mampu memanfaatkan/menggunakan uangnya itu secara terarah, Insya Allah akan duduk,” sambung pria yang akrab disapa Yugo ini.

Ia mengaku bahwa, saat dirinya dulu maju bertarung di DPRD Provinsi tahun 2014, ia merogoh koceknya hingga mencapai 1,1 miliar, namun gagal merebut kursi.

“Dulu saya maju di DPRD provinsi itu menghabiskan 1,1 milyar dan itupun tidak jadi. Jadi memang harus terarah anggaran. Memang perlu ada modal politik. Tidak boleh tidak, itu nonsense kalau ada yang bilang tidak pake biaya, meski dia adalah tokoh masyarakat sekalipun,” tegasnya.

Dengan sistem pembagian kursi Sainte Lague saat ini, mantan politisi Golkar ini pun memberikan gambaran, terkait target seorang caleg jika ingin terpilih, maka seorang caleg harus mampu mendongkrak perolehan suara partainya terlebih, bukan individu.

“Misalkan dia harus memperoleh suara minimal 4000 untuk suara pribadinya, tapi untuk suara partainya dia musti menghasilkan kurang lebih 10 ribu, baru bisa dapat kursi, sebab ada bilangan pembagi. Kalau suara partainya itu tidak cukup, meski dia dapat suara banyak, maka itu jadi sia-sia. Sehingga yang harus didongkrak adalah suara partainya dulu, bukan suara pribadi,” pungkasnya.

Pakar Politik Universitas Bosowa (Unibos) Arief Wicaksono menuturkan, biaya untuk maju sebagai caleg sangat relatif. Tergantung dari caleg tersebut dalam melakukan sosialisasi di masyarakat. Apakah caleg menggunakan pendekatan secara emosional atau menggunakan mahar untuk mendapatkan simpati masyarakat.

“Biaya menjadi caleg sebenarnya bisa murah, modalnya sederhana, dekat dengan masyarakat. Proaktif jemput bola masalah yang ada di masyarakat. Kalau ada aspirasi masyarakat, caleg langsung mengupayakan jalan keluar tanpa harus menunggu sikap partai atau komisi di parlemen,” kata Arief.

Tapi, kata Arief, jika kemudian dalam kenyataannya biaya menjadi caleg mahal atau sangat mahal, itu bukan karena masyarakat yang tidak percaya lagi atau apatis terhadap kelembagaan politik di legislatif. Namun karena calegnya yang kurang mampu mengasah kepekaan terhadap kepentingan masyarakat.

“Jadi jangan dibalik logikanya. Logika perwakilan dalam demokrasi ya harusnya caleg yang mendekat, mendengar, menerima aspirasi atau harapan masyarakat, bukan justru masyarakat yang harus mendekat dengan cara berdemonstrasi atau membuat kerusuhan hanya untuk menarik perhatian caleg agar segera memfollow-up masalah,” terangnya.

Arief menegaskan, penilaian yang menempatkan masyarakat sebagai obyek utama politik transaksional tidak adil. Karena penilaian itu akan cenderung berkesimpulan bahwa hubungan caleg dengan masyarakat di dapilnya seperti lingkaran setan yang tak berujung.

“Padahal kita semua tahu bahwa benang kusutnya ada di caleg parpol dan atau aktor-aktor yang ada di kelembagaan politik legislatif,” tandasnya. (*)


div>