SELASA , 24 APRIL 2018

Zona Merah di Empat Daerah

Reporter:

Suryadi - Iskanto - Alief

Editor:

asharabdullah

Selasa , 17 April 2018 13:15
Zona Merah di Empat Daerah

Dok. RakyatSulsel

– Rawan Konflik Pilkada

 

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Empat daerah penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ditetapkan sebagai zona merah rawan konflik. Keempat daerah tersebut yakni Kota Makassar, Palopo, Parepare, dan Kabupaten Sidrap.

Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi, menyebut, berdasarkan laporan dari tim juga Panwas di berbagai daerah, disimpulkan ada sejumlah daerah berpotensi rawan saat ini. Yakni Kota Makassar, Palopo, Parepare, dan Kabupaten Sidrap.

“Konflik dipicu karena kebijakan serta pelanggaran yang masih marak di daerah tersebut. Dari 12 daerah penyelenggara pilkada, empat daerah tersebut berpotensi kerawanan sehingga perlu antisipasi,” ungkap Laode, Senin (16/4) kemarin.

Money politic di Parepare, sengketa kasasi di Makassar, black campaign di Sidrap, serta pelanggaran administrasi di Palopo, merupakan pemicu konflik.

Oleh sebab itu, tugas Bawaslu sebagai lembaga pengawas akan bekerjasama dengan pihak penyelenggara yakni KPU, serta pihak kepolisian dan TNI untuk mencegah hal-hal yang akan terjadi.

“Salah satu cara mengatasi konflik, dengan memperkuat integritas penyelenggara pemilu dan terus melakukan internalisasi nilai-nilai demokrasi bersama unsur terkait,” ujarnya.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono, mengungkapkan, untuk mengantisipasi kerawanan tersebut, pihaknya sudah menemui Pangdam TNI, Kapolda, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Iapun optimistis Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Sulsel berjalan aman dan damai.

“Pilkada serentak ini Insya Allah akan berlangsung aman dan damai. Polda sudah siap jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Soni, terpisah.

Soni menjelaskan, Makassar dianggap rawan konflik karena saat ini sengketa masih berlangsung dan menunggu putusan Mahkamah Agung (MA). Mengingat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar memenangkan pasangan Munafri Arifuddin – Andi Rachamatika Dewi (Appi – Cicu) yang ingin menggugurkan rivalnya Moh Ramdhan “Danny” Pomanto – Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi), karena dianggap telah melanggar undang-undang pilkada.

“Makassar menunggu putusan MA pada hari Senin mendatang. Dan pihak keamanan sudah disiapkan, baik tingkat pusat untuk melapis, begitupun dengan Pangdam di lapisan berikutnya. Apapun yang terjadi, dikabulkan maupun tidak, harus diantisipasi dan itu (bentrok) sudah diantisipasi,” terangnya.

Sementara dua daerah lain, yakni Sidrap dan Palopo, menurut Soni, hanya emosional antara pendukung dua kandidat. Mengingat, kedua daerah tersebut hanya diikuti dua pasangan calon sehingga potensi untuk terjadi konflik begitu besar.

“Sidrap dan Palopo hanya pernyataan emosional saja. Dari awal, Polres Sidrap dan Palopo sudah mengantisipasi itu,” ucapnya.

Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri ini menegaskan, pihaknya akan turun langsung ke Sidrap dan Palopo, dalam waktu dekat. “Minggu depan, dengan Kapolda dan Pangdam akan turun ke Sidrap. Begitupula dengan Palopo, untuk meyakinkan pilkada ini aman dan nyaman,” ungkapnya.

Khusus Pilwalkot Makassar, Soni meminta kepada pendukung kedua belah pihak untuk menahan diri dan menyikapi dengan dewasa putusan MA pada 23 April mendatang.

“Saya meminta, apapun putusan MA harus disikapi dengan dewasa karena Makassar ibukota provinsi, yang menanggung nasib seluruh warga Sulsel,” ungkapnya.

Sementara, Pakar Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad, menjelaskan, potensi rawan konflik sudah sangat jelas terlihat di ketiga daerah itu. Selama masa tahapan pilkada, telah terjadi beberapa kasus konflik dari masing-masing daerah tersebut yang melibatkan tim pemenangan paslon.

“KPU dan Panwas mesti berperan aktif dalam meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik. Hal itu tentu dengan kerjasama yang baik dengan sejumlah instansi lain, yang juga memiliki kewenangan di dalamnya,” kata Firdaus.

Konflik yang rawan terjadi, lanjut Firdaus, akibat adanya gesekan-gesekan antar massa pendukung paslon. Apalagi, massa pendukung paslon sangat massif melakukan pergerakan dalam memenangkan jagoannya.

“Lebih karena terjadi dualisme dukungan yang massif dan militan,” imbuhnya. (*)


div>